Kotabaru | VISIMISI.info – Aliansi Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) bersama sejumlah organisasi pemuda dan ormas menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Kotabaru, Kamis (4/9/25). Mereka menuntut penanganan banjir yang dinilai sudah menjadi bencana langganan dan terus merugikan masyarakat.
Lebih lanjut, aksi tersebut juga dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD. Dalam forum itu, Ketua ARUN sekaligus koordinator lapangan, Wahid Hasyim, S.H., menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah daerah yang dianggap gagal menghadirkan solusi.
“Banjir ini bukan lagi peristiwa alam biasa, tetapi bencana langganan. Anggaran daerah terus digelontorkan, namun yang mengalir justru bukan solusi nyata, melainkan air bah yang merendam rumah rakyat. DPRD memiliki kewenangan pengawasan anggaran, jangan sampai fungsi ini hanya jadi formalitas,” tegas Wahid.
Baca Juga:
Sementara itu, Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, menegaskan pihaknya memahami keresahan masyarakat. Ia berkomitmen menjadikan persoalan banjir sebagai prioritas yang akan segera ditindaklanjuti ke pemerintah daerah. “Aspirasi ini menjadi perhatian utama karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Namun demikian, ARUN menilai komitmen tersebut belum cukup meyakinkan. Wahid kembali menegaskan bahwa banjir di Kotabaru terlalu lama dibiarkan tanpa langkah mendasar. “Bukan lagi janji-janji, yang dibutuhkan rakyat adalah tindakan konkret,” katanya.
Di sisi lain, ARUN juga menuntut pemerintah melakukan observasi lapangan terhadap penyebab banjir. Menurut mereka, persoalan drainase perkotaan, kebutuhan normalisasi sungai, hingga tata ruang yang buruk harus ditangani secara terpadu agar banjir tidak terus berulang. (Ril/*)
Baca Juga:
