PARINGIN, Visimisiinfo – Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Paringin.
Rapat tersebut dilaksanakan pada 20 hingga 21 April 2026 sebagai bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk membahas secara mendalam capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi II DPRD.
Baca Juga:
Hadir dalam kegiatan tersebut para anggota Komisi II DPRD serta perwakilan berbagai SKPD yang bergerak di sektor ekonomi dan pelayanan publik.
Beberapa instansi yang hadir antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Koperasi.
Selain itu, turut hadir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
Baca Juga:
Forum tersebut juga dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang turut memaparkan berbagai program pembangunan selama 2025.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD menyoroti realisasi berbagai program strategis yang telah dijalankan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran sebelumnya.
Anggota dewan mempertanyakan sejauh mana efektivitas program-program tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Baca Juga:
Selain itu, pemerataan pembangunan di berbagai sektor juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata,” ungkap Nur Fariani.
Ia menambahkan, “Kami ingin memastikan setiap program pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.”
Baca Juga:
Komisi II DPRD juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Balangan terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan.
Para anggota dewan meminta agar setiap SKPD mampu menghadirkan inovasi program yang berorientasi pada peningkatan daya saing ekonomi masyarakat daerah.
Sementara itu, perwakilan SKPD dalam rapat tersebut memaparkan berbagai capaian kinerja masing-masing instansi termasuk realisasi anggaran dan pelaksanaan program unggulan.
Baca Juga:
Mereka juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan seperti keterbatasan anggaran serta tantangan teknis dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Meski terdapat keterbatasan, kami tetap berkomitmen meningkatkan kualitas program serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor,” ujar perwakilan SKPD.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan.
Baca Juga:
Hasil pembahasan LKPJ Tahun 2025 tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan kinerja.
Melalui rapat ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.
(Ril)
Baca Juga:
