TANAH BUMBU, KALSEL | VISI MISI – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, menggelar Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara ke-27 (HKMAN) di Desa Tamunih, Kecamatan Teluk Kepayang. Agenda ini mengusung tema “Tangguh di Tengah Krisis, Perkuat Solidaritas, Pulihkan Kedaulatan”.
Ketua AMAN Tanah Bumbu, Taufik Haderani, mengatakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan Pemkab Tanah Bumbu beberapa waktu lalu membuat perjuangan masyarakat adat memasuki babak baru.
Ia mengingatkan bahwa pengakuan formal harus diikuti dengan perlindungan nyata atas wilayah dan hak-hak adat.
Baca Juga:
“Perjuangan ini tidak mudah, meskipun kita patut bersyukur karena Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Namun, pengakuan tersebut harus benar-benar diimplementasikan, terutama dalam hal pengelolaan wilayah adat,” kata Taufik Haderani, saat memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara ke-27, Selasa (17/3/26)
Taufik melanjutkan, pihaknya berharap Pemerintah Daerah dan pusat terus bersinergi dalam mendorong pengesahan Undang-Undang agar kedaulatan masyarakat adat atas tanah, hutan, dan cara hidup mereka benar-benar pulih.
“Peringatan HKMAN ke-27 di Desa Tamunih ini menjadi pengingat bahwa di usianya yang semakin matang gerakan masyarakat adat terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak dasar dan memperkuat solidaritas demi masa depan yang lebih berdaulat dan bermartabat, dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dan nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun,” katanya
Baca Juga:
Disela-sela acara, AMAN Tanah Bumbu juga mendeklarasikan penguatan implementasi Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sejak tahun 2024.
Organisasi tersebut juga meminta kepada pemerintah agar hukum tidak hanya berhenti di tingkat daerah, namun masyarakat adat juga mendapat regulasi yang kuat melalui pengesahan Undang-undang.
(Redaksi)
Baca Juga:
